INFRASTRUKTUR

A.    SITEM INFRASTRUKTUR

Merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistim social dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dapat didefinisikn sebagai fasilitas-fasilitas atau strukutur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial ekonomi masyarakat(Grigg, 2000).

Infrastruktur adalah asset fisik yang dirancang dalam sistem, sehingga memberikan pelayanan publik yang penting, infrastruktur merujuk pada sistim fisik yang menyediakan; tranportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, fasilitas publik, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup social dan ekonomi. (Grigg,1988)

B.     SOSIAL INFRASTRUKTUR DALAM PERENCANAAN KOTA

1.      Keterkaitan sosial infrastruktur dengan kebutuhan penduduk

2.      Area jangkauan pelayanan fasilitas umum dan kaitannya dengan kepadatan penduduk

3.      Standarisasi fasilitas umum

4.      Standar fasilitas umum yang ada di Indonesia

5.      Penerapan standard pada lingkungan atau Kota tertentu

6.      Aspek perencanaan fasilitas umum

C.     SETTING KEBIJAKSANAAN DISTRIBUSI INFRASTRUKTUR

Ditentukan  oleh peran 4 aktor :

1.      Pembuatan keputuan (policy maker) : menentukan lingkungan dasar (basic environment)

2.      Manager infrastruktur : yang menentukan kebijaksanaan didalam oraganisasi pelayanan ditribusi, dan menetapkan teknologi yang digunakan

3.      Staff operasional : yang bertanggung jawab pada pelyanan penyediaan sehari-hari pada konsumen

4.      Konsumen : merupakan klien utama untuk pelayanan infrastruktur

D.    PERMASALAHAN PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR

a.       Demokratisasi

Tuntutan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur.

b.      Desentralisasi

Tuntutan terhadap pemberdayaan daerah dalam penyediaan infrstruktur.

c.       Globaliasi

Tuntutan liberalisasi pedagangan dan investasi.

d.      Realitas sosial-ekonomi

-          Pertumbuhan ekonomi rendah

-          Penanggulangan kemiskinan

-          Perluasan kesempatan kerja

-          Regional equity

-          Tingkat kepercayaan insvestor rendah

e.       Permasalahan penyediaan infrastruktur

-          Inefesiensi pengolaan infrstruktur

-          Monopoli pemeintah dalam pengelolaan infrastruktur

-          Keterbatasan dana

-          Keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah

-          Keterbatasan kemampuan pembiayaan dan pengembangan infrastruktur baik sector publiK maupun swasta

-          Pembayaran hutang luar negeri menguras cadangan dana pemerintah

f.       Keterbatasan kemampuan penyediaan insfrastruktur pada umumnya

-          Masalah penyediaan Air Bersih

-          Masalah pengelolaan air kotor, limbah, dan persampahan

-          Masalah telekomunikasi

-          Masalah listrik

-          Masalah jaringan jalan

a.       Jaringan jalan pada tahun 2000 spanjang 300.000 km, 140.000 km rusak

b.      Biaya pemakaian jalan sebesar Rp. 200 trliyun, jauh melebihi kemampuan pemerintah

E.     PERMASALAHAN PENDEKATAN PENGGUNA UNTUK MENGUKUR EFEKTIFITAS

URBAN SERVIS DELIVERY :

1.      Perspektif penyedia : servis provider

Prinsip efisiensi pengelolaan dan penyediaan yang telah dilakukan :

-          Perbaikan pengambil keputusan

› Alokasi sumber daya untuk penyediaan pelayanan

-          Perbaikan proses perencanaan

-          Program penyediaan

-          Pengatur organisasi

-          Kelembagaan penyediaan pelayanan

-          Pengatur pembiayaan

-          Managemen perkotaan

2.      Perspektif pengguna : servis user

Efektifitas pelayan yang ditrima masyarakat, belum banyak dilakukan, akibatnya :

-          Tidak mengetahui efektifitas pelayanan yang diterima masyarakat

-          Kurang adannya “akurat feed back” dari hasil yang dicapai

USER APPROACH DIPERLUKAN karena :

1.      Pelayanan perkotaan vital bagi kehidupan setiap insan warga kota

2.      Pelayanan perkotaan bersifat location specific (efektifitas pelayanan dipengaruhi lokasi dan masyarakatnya)

› issue kritis : “distribusi”

 Implikasi distribusi :

- siapa mendapat benefit

-          Kelompok masyarakat yang kurang beruntung

3.      Pelayanan bersifat “jurisdiction specific” (alternative tingkat efektifitas pelayanan yang berbeda

-          Pengaturan organisasi

-          Kelembagaan

-          Managemen

-          Pembiayaan

-          Location specific

                                            Efektifitas pelayanan (tergantung dari responsiveness)

-          Juridistic specific

-          Responsiveness ›-----› Resouces allocation process ( didasarkan atas kebutuhan dan keinginan masyarakat)

EFEKTIFITAS PELAYANAN BUTUH PEMAHAMAN :

-          Attitude                    = sosio, ekonomi, budaya

-          Public behavior        = perilaku

-          Maturity                   = kematangan

-          Perceptionand awareness = pandangan masyarakat

Timbul alternative › lembaga biaya organisasi penyedia

-          Studi yang dilakukan Negara berkembang terhadap permasalahan pelayanan perkotaan :

• Mengukur/evaluasi efisiensi performance penyedia (procedural issue = proses improvement)

• Banyaknya management tools (concept) seperti : P3KT, MAPATDA, PJM dst.

Penekanan pada :

+ Strategic planning

+ Programing & budgeting

+ Revenue collection

+ Administration sistem

+ Multi year Budgeting sistem

+ Insfrastructure maintenance management

Yang belum dilakukan, pendekatan untuk :

+ Melihat (result)

+ Manfaat (outcme)

+ Pengaruh kualita (effectiveness)              

URBAN SERVICE DEFICIENCIES MERUPAKAN REFLEKSI DARI RESOURCES CONTRAINT

Tanpa user approach akan terjadi :

1.      Sukar untuk mengukur krgagalan atau kesuksesan sesuatu program pelayanan perkotaan

2.      Sukar mengambil pelajaran dari pengalaman yang ada

3.      Sukar mengadakan koreksi untuk memperbaiki efektiveness

4.      Sukar mendapat dukungan dari mayarakat untuk usaha perluasan

5.      Sukar untuk memonitor pelyanan

6.      Sukar mengetahui persepsi dan sikap masyarakat atas pelayanan yang diberikan

7.      Sukar untuk menganalisa cost and benefit pelayanan

8.      Pengembaliaan keputusan alokasi sumber daya atas dasar pertimbangan politis

 sumber:
share.its.ac.id